Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DAN/ATAU Dalam Rangka Menghadapi Aancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional DAN / ATAU Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pemburuan Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mkro & Kecil
PERMEN PUPR Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERMEN PUPR Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Akreditas Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi
PERMEN PUPR Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa JASA Konstruksi Melalui Penyedia Standar & Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
KEPMEN PUPR Nomor 1410 Tahun 2020, Tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Dan Asosiasi Terkait Rantai pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi
KEPMEN PUPR Nomor 713 Tahun 2022, Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
SE No 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha,Pelaksana Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi-Lampiran
SE No 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha,Pelaksana Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
Surat Menteri Nomor : BK 10-Mn/75 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Surat edaran LPJK Nomor : BK10-DK/398 tentang Penerapan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR.